Keberadaan TPID Perlu Dipertahankan

BLANGTUNONG.DESA.ID, JAKARTA- Program Inovasi Desa (PID) yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, ternyata mempunyai dampak yang sangat signifikan dalam mengawal dana desa (DD). Hasil dari seluruh rangkaian Program Inovasi Desa menghasilkan lembaga Tim Inovasi Kabupaten (TIK) dan Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID).

 

Bursa Inovasi Kabupaten Pidie

Hal itu disampaikan Tenaga Ahli Utama (TAU) Konsultan Nasional PID, Mohamad Fuad, dalam diskusi terbatas dengan beberapa tenaga pendamping desa di Jakarta, pekan lalu. Fuad menuturkan bahwa lembaga TIK dan TPID, posisinya sangat strategis dan taktis dalam menciptakan kreatifitas dan inovasi di desa.

TPID mendapatkan dan menyalurkan bantuan pemerintah Pengelola Pengetahuan Inovasi Desa/PPID. Dana tersebut digunakan memfasilitasi pertemuan-pertemuan dalam rangka mendukung pelaksanaan PPID.

TPID, kata dia, adalah model efektif dalam mengelola dana operasional kegiatan yang ada pada tingkat kecamatan. Sehingga dengan adanya lembaga pelaksana inovasi desa di tingkat kecamatan, secara tidak langsung kecamatan kembali terlibat dalam rangka meningkatkan kualitas dana desa.

“Selama ini, kecamatan merasa seperti penonton dalam hal dana desa. Perangkat kecamatan tidak terlalu jelas dalam persoalan dana desa, meskipun ada garis koordinasi. Namun, konteks konten kecamatan sama sekali tidak terlibat,”tutur TAU KN-PID yang membidangi manajemen sistem informasi ini.

Tugas lainnya dari TPID, lanjut Fuad, adalah memfasilitasi tahapan pelaksanaan pengelolaan praktik cerdas (identifikasi, dokumentasi, pengelolaan/pertukaran pengetahuan dan eksposisi, dan replikasi). TPID memfasilitasi berbagai kegiatan dalam replikasi sebagai tindak lanjut dalam Bursa Inovasi Desa (BID), termasuk mengundang narasumber, mengadakan bimtek dan studi banding.

Namun, kata dia menegaskan, TPID perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan para pendamping desa. “TPID juga mempunyai kewajiban menyusun dan mengajukan proposal yang disertai RAB penggunaan DOK (dana operasional kegiatan),”ujar pria ini.

“Dalam penggunaan DOK, mesti mengacu pada petunjuk teknis (Juknis) bantuan pemerintah PPID kepada TIK untuk diverifikasi, sebelum dikirim kepada Satker Dekon di provinsi,”imbuhnya di hadapan para pendamping desa.

Kelembagaan inovasi yang dibentuk PID di tingkat kecamatan, posisinya sebagai instrumen dalam mengelola inovasi desa, khususnya yang bersumber dari dana desa. Olehnya itu, jangan sampai TPID ini hilang dan musnah, meskipun PID tidak ada lagi.

“Eksistensi TPID patut dipertahankan. Personel-personel TPID adalah kelompok masyarakat yang proses rekrutannya dipilih melalui forum musyawarah. TPID di-SK-kan camat atas nama bupati/walikota,”harap Fuad.

Justru ke depan, TPID perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam mengelola inovasi desa. Jangan sampai berlalu tanpa wujud. Sebab, TPID dilahirkan dari anggaran negara yang tidak kecil. Sehingga, TPID sangat penting membuat peta desa kreatif, lalu memberikan stimulus kreatifitas desa.

TPID perlu melahirkan gerakan desa kreatif (Gedek), supaya semakin banyak jumlah desa yang berstatus mandiri, maju, dan sejahtera di Indonesia. Kemajuan dan kemandirian hanya bisa terwujud, jika desa memiliki inisiatif melakukan kreatifitas di segala bidang. “Ini diawali berdasarkan potensi desa”kata Fuad menegaskan.

Diharapkan, PID bukan hanya membentuk kelembagaan saja, namun juga mampu merubah mindset para pemangku kepentingan desa, supaya pembangunan desa selalu memperhatikan perencanaan yang berkualitas. **

Sumber : PID Kemendesa

Facebook Comments

Mungkin Anda juga menyukai